HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN NEGARA

Menurut pendapat saya dari sebuah sumber yang saya  baca.

Ada  dua  pendapat  tentang  hubungan  hukum  dengan

Negara  itu. Sebagain  ada  yang membedakan  antara  hukum  dengan Negara  itu,  dan

ada  pula  yang menyamakannya. Yang mengidentikkan   Negara  dengan  hukum  itu

ialah Kelsen. Kelsen mengakui bahwa Negara  terikat kepada hukum, namun  tatanan

Negara  dan  tatanan  hukum  itu  sama,  hanya  Negara  adalah  system  norma-norma.

Menurut  Kelsen,  Negara  ialah  kerukunan  yang  telah  ditatan  (Zwangs  ordnung), 

tatanan  yang  dipertahankan  oleh  paksakan,  dimana  terdapak  hak  memerintah  dan

kewajiban menurut, sehingga dengan demikian  ia berkesimpulan bahwa Negara dan

hukum adalah sama. Menurut Kelsen, kalau Negara telah dipandang sebagai kesatuan

tatana-tatanan, maka tidak terdapat kemungkinan lain untuk membedakannya dengan

hukum.  Negara  dan  hukum  termasuk  dlam  katagori  yang  sama,  yaitu  “tatanan

normative”. Wujud  norma  hukum  dilihat  dalam  sifatpaksa  itu,  maka  secara  sama

hukum  dan  Negara  adalah  tatanan-tatanan  paksa  dalam  arti  system  norma-norma

yang mengatur  secara paksa. Arti kata  tujuan negara berakhir pada definisi hukum.

Adlah  picik  apabila  kita  memandang  alat-alat  paksaan  dan  kekuasaan  Negara  itu

sebagai  barangbarang  nyata  seperti  senjata,  benteng,  alat-alat  produksi  dan

sebagainya,  seperti  yang  dikatakan  Lassale  :  “Negara  adalah  meriam-meriam  dan

bayonet-bayonet  tentara,  kelewang-kelewang  dan  revolver-revolver  polisi. Menurut

Kelsen,  semua  itu  adalah  barang-barang  mati,  yang  tidak  dapat  bergerak  tanpa  

digerakkan  oleh  manusia.  Aturan  atau  norma  perbuatan  manusia  itulah  yang

menentukan,  yang  menjadi  tujuan  sebenarnya.    Kekuasaan  itu  tidak  terletak  pada

wujud  barang-barang  itu.  Kekuasaan  social  terletak  dalam  kekuatan  pendorong

tanggapan norma-norma tertentu. Negara sebagai kekuasaan tidak berdiri di belakang

norma-norma  hukum.  Negara  itu  adalah  tatanan  cita-cita  yang  telah  menjadi

kenyataan.  Sedetik  saja  kekuatan  pendorong  ideology  ini  hilang,  maka  hilnglah

kekuasaan Negara  itu, walaupun  jumlah  senapan mesin  tidak berubah. Demikianlah

pendapat Kelsen yang telah mengidentikkan Negara dengan hukum.

Pendapat  Kelsen  di  atas  ditanggapi  oleh  Kranenburg.  Ia  mengakui  bahwa

kekuasaan  itu bukan barang,  tetapi proses-prose psikis. Negara adalah gejala psikis,

dan  Negara  adalah  sebuah  system  yang  teratur  ;  begitu  juga  hukum  adalah  gejala

psikis, dan  tatanan hukum juga adalah system yang  teratur. Namun kata Kranenburg

hal itu tidak menjadikan Negara identik dengan hukum. Ia mengatakan bahwa Kelsen

telah membuat kesalahan logis dengan mengambil kesimpulan bahwa tatanan Negara

dan tatanan hukum dapat dimasukkan dalam satu pengertian yang lebih luas dan lebih

tinggi, sehingga kedua-duanya termasuk dalam arti umum system, yaitu gejala-gejala

yang  satu  dengan  yang  lain  tersangkut  paut  dan  tersusun  bulat,  dan  kedua-duanya

juga  termasuk  dalam  system  gejala-gejala  yang  akhirnya  setelah  dianalisis  ternyata

bersifat psikis.

Dilihat  dari  sudut  bahasa, menurut Kranenburg, Negara  dan  hukum  itu  tidak

sama.  Ia memberikan  contoh-contoh  istilah  :  tindakan Negara, pertanggungjawaban

Negara,  kepala Negara,  kepentingan Negara,  apabila  kata  “Negara”  pada  istilah  itu

diganti dengan istilah hukum, jelas menjadi berubah artinya. Karenanya Kranenburgt

berkesimpilan bahwa Negara itu identik dengan hukum.

Dalam  kaitannya  antara  Negara  dan  hukum,  saya  sependapat  dengan

Kranenburg  bahwa Negara  tidak  identik  dengan  hukum.  Saya mencoba melihatnya

dari segi lain yaitu dari segi hukum maka Negara sebagai organisasi kekuasaan dapat

memaksakan  sanksinya  terhadap  si  pelanggar  itu.  Dalam  hal  inipun  jelas  terlihat

perbedaan  antara  Negara  dan  hukum  ini.